KOTA MALANG – Sekitar 200 massa dari Masyarakat Militan Pecinta Jokowi (MMPJ) Malang Raya menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jalan Tugu, pada Selasa (29/4) siang.
Sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) Damanhury Jab menjelaskan MMPJ Malang Raya turun jalan sebagai bentuk dukungan untuk stabilitas nasional dan menegakkan supremasi hukum di tengah derasnya isu dan penyebaran hoaks yang dinilai mencemarkan nama baik mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo.
Masa aksi membawa spanduk bertuliskan MMPJ Malang Raya “Mendukung Stabilitas Nasional serta “Wanted Perusuh NKRI” dan lain lain sembari melakukan longmarch dari depan Stasiun Kota Baru, Kota Malang menuju Bundaran Tugu.

Orasi damai seruannya mengajak masyarakat yang melintas di Jl Kertanegara dan Jl Tugu agar menangkal hoaks dan fitnah yang dinilai dapat merusak tatanan demokrasi dan kestabilan negara.
Dalam orasinya, Damanhury menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk sikap kritis MMPJ terhadap maraknya penyebaran isu tidak berdasar, khususnya terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo yang kembali dipersoalkan oleh oknum tertentu.
“Kami turun ke jalan karena tidak bisa tinggal diam melihat bagaimana fitnah dan hoaks disebarkan demi kepentingan politik sesaat. Roy Suryo dan koleganya sudah membuat gaduh, dan kami menuntut permintaan maaf serta proses hukum terhadap mereka,” ujar Damanhury tegas.
Ia menambahkan, tuduhan palsu kepada Jokowi bukan hanya menyerang pribadi, tetapi juga membahayakan legitimasi hasil Pemilu 2024 dan kestabilan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam siaran pernyataan sikap resmi didepan awakmedia, MMPJ Malang Raya menyampaikan tiga tuntutan utama.
“Kami meminta Kepolisian RI segera memproses hukum Roy Suryo serta oknum politisi busuk yang menyebarkan hoaks dan fitnah terkait ijazah Presiden Jokowi. Tindakan ini dinilai sudah mencemarkan nama baik dan mengganggu kinerja pemerintahan yang sah.” Ungkap Damanhury.
Damanhuri juga meminta para tokoh politik dan pensiunan jenderal agar lebih bijak dan menghormati proses demokrasi serta tidak meremehkan hasil pemilu yang telah ditetapkan secara konstitusional.
Selain itu ia mengajak seluruh elemen bangsa bersatu menjaga kedamaian pasca pemilu, menolak provokasi, dan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan.

“Kami di sini bukan hanya untuk Jokowi, tapi untuk menjaga tatanan demokrasi dan memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran bisa bekerja membangun Indonesia ke depan,” lanjut Damanhury.
Aksi damai MMPJ mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib dan kondusif. Tak ada insiden berarti yang terjadi selama aksi berlangsung.
“Ini bukan soal politik, tapi soal menjaga stabilitas nasional dan martabat bangsa. Hoaks dan fitnah harus dilawan dengan fakta dan hukum,” tutup Damanhury.
Aksi MMPJ Malang Raya ini menjadi pengingat bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam menjaga ketertiban sosial, mencegah penyebaran informasi palsu, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara dan proses demokrasi.